PPPPTK PENJAS DAN BK TERIMA PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA MENUJU WBK

Bogor. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, pada hari Selasa, 10 Desember 2019 menerima Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Hotel Bidakara, Jakarta.

 

Pada tahun ini, selain PPPPTK Penjas dan BK ada sembilan Unit Kerja Kemendikbud yang berhasil menerima predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2019.  Unit lain yang menerima adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP Paud dan Dikmas) Jawa Barat, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali, LPMP DKI Jakarta, LPMP Kalimantan Barat, LPMP Lampung, LPMP Riau, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, dan Pusat Penilaian Pendidikan.

Kepala PPPPTK Penjas dan BK, Bapak DR. H. Yaswardi, M.Si., menerima langsung penghargaan ini dari Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin didampingi oleh Kabag Umum, Kristiawan, S.E., M.Si., dan Kasi Data dan Informasi, Devi Permanasari, S.Psi.

Dalam arahannya, KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan pentingnya zona integritas dalam membangun program reformasi birokrasi. Tujuannya agar mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

 

Bagi PPPPTK Penjas dan BK, penghargaan ini sebagai cambuk untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi Guru PJOK, Guru BK, dan mitra kerja.

KUNJUNGAN TIM RB KEMENDIKBUD KE PPPPTK PENJAS DAN BK

Bogor, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) tanggal 15 Agustus 2019 mendapat kunjungan dari  Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Calon Satker ZI-WBK. Tim Reformasi Birokrasi ini beranggotakan 10 orang dan diterima oleh Kepala PPPPTK Penjas dan BK beserta Para Pejabat Struktural dan staf.

Dalam arahannya,  Sekretaris Itjen Kemdikbud, Bapak Thamrin Kasman menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi adalah produk Perubahan, harus bersih dengan dirinya. Diharapkan dengan ZI-WBK akan tercermin siapa kita, harus ada agen-agen perubahan untuk mempercepat terjadinya proses pemahaman ZI-WBK. RBI harus terus menerus, tidak hanya saat dmengikuti penilaian untuk memperoleh ZI-WBK. Kita harus optimis perbaiki nilai evaluasi mandiri, agar cita-cita untuk mendapatkan nilai yg terbaik.

“PPPPTK Penjas dan BK memberikan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru PJOK dan guru BK yang menjadi core business kami dengan cara melaksanakan Diklat peningkatan kompetensi guru PJOK dan Guru BK, learning community dengan merevitalisasi KKGor, MGMP PJOK dan MGBK dan diklat mandiri oleh guru” ucap Bapak Yaswardi, selaku Kepala PPPPTK Penjas dan BK.  Beliau juga menambahkan dalam rangka menunjang informasi kepada publik dalam menuju ZI-WBK, selain portal, kami juga menghadirkan Radio Streaming dan TV Streaming PPPPTK Penjas BK.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memonitoring sejauhmana kesiapan satker dalam menyongsong penilaian satker untuk medapatkan predikat ZI-MBK.

KEMENDIKBUD LIBATKAN GURU CEGAH KORUPSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan guru dan anak untuk membantu pencegahan tindak kejahatan korupsi di sekolah. Strategi ini merupakan bentuk sinergitas antara siswa, guru dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di dunia pendidikan.

Ini tercermin melalui upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud di Medan, Kamis (1/8/2019) dengan mengumpulkan 35 orang siswa dan 35 orang guru yang tergabung dalam komunitas “Saya Anak Anti Korupsi” (SAAK) dan “Saya Guru Anti Korupsi” (SGAK) dari perwakilan sekolah di Medan untuk dilatih menjadi agen anti korupsi di lingkungan masing-masing.

Sebagai tanda ikut dalam pembentukan agen itu, pihak penyelenggara memberikan syal sebagai symbol kesediaan turut serta mencegah korupsi.

Kegiatan tersebut, selain melibatkan sekolah juga didukung oleh Badan Pengembangan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TINDAK KEJAHATAN KORUPSI MAKIN “MENJIJIKAN”

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap pada pendirian semula untuk berkomitmen dalam hal pencegahan korupsi. Ini dibuktikan dengan prestasi yang telah diraih dalam lima tahun berturut-turut dengan status “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) serta prestasi lain dalam perwujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK).

Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan rapat koordinasi Pencegahan Korupsi di Jakarta yang berlangsung tiga hari sejak Senin malam (29/7/2019) yang secara khusus mendikusikan secara mendalam tentang strategi dan implementasi pencegahan korupsi.

Dengan terus memperluas jaringan kerja sama dengan institusi pencegahan korupsi, rapat koordinasi juga mengupas tuntas menyangkut kebijakan pencegahan korupsi dengan nara sumber Inspektur Jenderal Kemendikbud Prof Muchlis R Luddin, Strategi Pencegahan Korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK.

Selain itu juga dibahas masalah strategi mewujudkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Deputi Menpan Bidang Reformasi Birokrasi dan Implementasi Pencegahan Korupsi oleh Sekjen Kemendikbud.

Rakor Pencegahan Korupsi akan diikuti sebanyak 190 orang pejabat eselon II, III, dan IV dari lingkungan unit Utama Kemendikbud dan UPT Pusat yang berada di DKI Jakarta, serta auditor Itjen Kemendikbud.

REFORMASI BIROKRASI BUTUH KEMAUAN POLITIK

Visi Indonesia 2019-2024 sudah diucapkan presiden terpilih Joko Widodo dan didengar publik. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Begitu pentingnya masalah tersebut, sampai Jokowi mengatakannya berulang kali: Kita harus berubah! Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah!

Jokowi menekankan pentingnya reformasi birokrasi, reformasi struktural, agar lembaga semakin sederhana, simpel, lincah. Tak hanya pada tataran kelembagaan, pola pikir, sikap, dan mental birokrat harus ikut berubah. Kalau tidak, dia akan pangkas, copot pejabatnya. Ngerii !

Di akhir poin tentang reformasi birokrasi, Jokowi mengajak para menteri yang nanti duduk di kabinetnya dan para birokrat untuk membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Sungguh visi yang sangat berani dan memenuhi keinginan rakyat. Dikatakan berani karena Jokowi harus bersikap tegas menempatkan menteri dan para birokrat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan bagi-bagi kekuasaan, kelompok, dan kedekatan.

Tidak mudah melakukan reformasi birokrasi, karena sejarah pembentukannya dan budaya yang terbangun di dalamnya selama beberapa dekade jauh dari ukuran profesional dan etis. Pada masa penjajahan, dipisahkan antara birokrat Belanda dan pribumi. Birokrat Belanda mempunyai wewenang untuk memberikan pengarahan dan pengawasan, sementara birokrat pribumi memiliki wewenang sebatas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Birokrat Belanda diangkat berdasarkan kualifikasi yang dimiliki, misalnya, untuk posisi manajerial syaratnya harus sarjana atau diploma, memiliki pengetahuan sejarah, geografi, etnologi Jawa atau Melayu. Sementara itu, rekrutmen birokrat pribumi berdasarkan garis keturunan–raja, raden, kaum ningrat– agar dapat digunakan pengaruhnya dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Indonesia mendapatkan warisan tradisi rekrutmen birokrat pribumi seperti itu dari pemerintahan kolonial Belanda. Tidak ada struktur administrasi publik yang tertata dengan baik. Pribumi tidak diajarkan mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam satu posisi birokrasi yang strategis. Ukuran kinerjanya hanya loyalitas.

Setelah merdeka, rekrutmen birokrat silih berganti polanya. Pada masa kemerdekaan, posisi penting diisi oleh mereka yang berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat itu rasa nasionalisme begitu tinggi, disamping kurangnya jumlah birokrat sepeninggalan Belanda.

Pada periode 1950-an Indonesia sempat mengalami pemusatan kekuasaan. Yudikatif dan legislatif berada dalam pengaruh eksekutif di era demokrasi terpimpin. Akibatnya, birokrasi dijadikan alat kekuasaan. Dalam kondisi partai politik lemah dan tidak ada kontrol sosial, korupsi merajalela di berbagai lapisan birokrasi.

Pemusatan kekuasaan pada eksekutif berlanjut pada masa Orde Baru. Bahkan lebih dalam lagi dengan melibatkan militer dalam posisi penting birokrasi mulai dari inspektur jenderal, gubernur, bupati, hingga kepala desa. Jadilah Orde Baru membangun kekuasaannya melalui tiga pilar, yakni militer (Angkatan Bersenjata RI/ABRI), birokrasi, dan Golongan Karya, atau lebih dikenal dengan sebutan ABG.

Indonesia mendapatkan momentum untuk mereformasi birokrasi setelah kerusuhan Mei 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto. Salah satu tuntutan rakyat ketika itu adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini menjadi sikap resmi MPR yang ditetapkan dalam TAP MPR Oktober 1999.

MPR menetapkan keharusan aparatur negara memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien, produktif, transparan, dan bersih dari KKN. Amanat Lembaga Tertinggi Negara ini diimplementasikan dalam sejumlah undang-undang, antara lain UU tentang pemerintahan yang bersih dari KKN, UU tentang pidana korupsi yang secara berangsur-angsur mereformasi birokrasi.

Namun TAP MPR dan UU saja tidak cukup menjadi bekal bagi Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi, apalagi kalau melihat sejarah panjang bagaimana birokrasi dijadikan alat kekuasaan. Jokowi mempunyai kesempatan pada periode kedua untuk mewujudkan visinya membangun birokrasi yang profesional, efisien, netral, transparan, dan akuntabel.

Jokowi perlu melakukan pembenahan terhadap kelemahan sistem birokrasi Indonesia menyangkut rekrutmen, pelatihan, pendidikan, deskripsi pekerjaan, dan remunerasi agar tidak dimanfaatkan banyak pihak untuk mengambil keuntungan dan menjadi sumber korupsi.

Di samping itu Jokowi harus menunjukkan political will yang kuat dalam mereformasi birokrasi dengan mengatakan tidak kepada partai, sukarelawan, keluarga, kerabat, dan teman dekat yang meminta jabatan tertentu, namun sebenarnya tidak kompeten.

Ini tercermin melalui upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud di Medan, Kamis (1/8/2019) dengan mengumpulkan 35 orang siswa dan 35 orang guru yang tergabung dalam komunitas “Saya Anak Anti Korupsi” (SAAK) dan “Saya Guru Anti Korupsi” (SGAK) dari perwakilan sekolah di Medan untuk dilatih menjadi agen anti korupsi di lingkungan masing-masing.

Sebagai tanda ikut dalam pembentukan agen itu, pihak penyelenggara memberikan syal sebagai symbol kesediaan turut serta mencegah korupsi.

Kegiatan tersebut, selain melibatkan sekolah juga didukung oleh Badan Pengembangan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KUNJUNGAN PPPPTK PENJAS DAN BK KE LPMP PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka Implementasi pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI – WBK), PPPPTK Penjas dan BK melakukan studi banding ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 April 2019. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari sistem dan inovasi pelayanan publik yang ada di LPMP Provinsi Jawa Timur.

Tim PPPPTK Penjas dan BK dipimpin oleh Penanggungjawab pembangunan ZI – WBK PPPPTK Penjas dan BK , Kristiawan, SE., M.Si diterima langsung oleh Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur Dr. Bambang Agus Susetyo, M.M., M.Pd . Pada sambutannya, beliau menyampaikan bahwa ZI – WBK harus diawali dengan membangun kekompakan seluruh tim dalam lembaga dimana pimpinan (top manajemen) harus mampu menjadi Role model untuk menumbuhkan kesadaran melakukan perubahan pola pikir (mindset) dan perilku kerja (culture set) secara  terus menerus.

Dalam mempertahankan predikat ZI-WBK, LPMP Provinsi Jawa Timur melakukan terobosan dan inovasi pada Unit Pelayanan Terpadu (ULT) yang terbukti memperoleh predikat terbaik dan terpilih menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai pilot project duplikasi ULT di lingkungan UPT Kemdikbud yang berada daerah (provinsi).  

keberhasilan LPMP Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi salah satu rujukan untuk nantinya dapat diimplementasikan di PPPPTK Penjas BK dalam memberikan pelayanan publik. Indikator pelayanan publik yang ingin dicapai harus mengedepankan sikap jujur, transparan, objektif,  akuntabel, dan taat aturan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta budaya kerja berintegritas dan budaya melayani, dimulai dari pimpinan hingga staf yang  berperan aktif mencegah dan menciptakan iklim wilayah bebas dari korupsi.