Persamaan dan Perbedaan Arbitrase dengan Mediasi

Sumber Hukumonline.com
oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H.

Arbitrase dan mediasi merupakan bagian dari alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian sengketa). Di mana mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(“UU 30/1999”). Dalam Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Peraturan MA 1/2016”), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator disini adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membatu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[1]  

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu “mediare” yang memiliki pengertian “berada di tengah”. Pihak ketiga / Mediator ini berada di tengah sebab dipilih berdasarkan kenetralan dan kedua belah pihak harus saling bersepakat dalam hal menunjuk pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga dapat bersikap netral dalam hal memberi solusi, masukan, atau jalan keluar dari persengketaan tersebut.  

Mediator selaku pihak ketiga yang menengahi harus mengerti permasalahan kedua pihak tersebut, di mana Mediator akan memperoleh informasi secara lengkap dari masing-masing pihak guna memahami permasalahan dan juga mencarikan solusi. Setelah itu, mediator selaku pihak ketiga akan memberikan solusi, di mana masing-masing pihak harus mendengar segala bentuk masukan dari Mediator, guna mempercepat penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas perkara.  

Dalam hal mediasi, Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sebab tugas Mediator di sini hanyalah menengahi sekaligus memberi masukan guna memperoleh jalan keluar dari permasalahan atau persengketaan yang terjadi.  Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  

Sengketa arbitrase diawali dengan adanya sebuah kontrak kerjasama antara kedua belah pihak, apabila diantara kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian / kontrak yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat melakukan arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.[2] Proses awal arbitrase dilakukan dengan cara kedua belah pihak menentukan bersama Arbiter yang akan menjadi eksekutor atau pengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.[3] Pemilihan Arbiter berdasarkan kesepakatan dilakukan agar Arbiter yang dipilih independen.

Peran Arbiter selaku pihak ketiga dalam arbitrase tidak seperti Mediator yang hanya memberi masukan atau solusi saja, akan tetapi Arbriter juga memiliki kebijaksanaan dalam memberikan putusan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga dapat dikatakan peran Arbiter dalam proses Arbitrase memiliki kewenangan yang lebih dari Mediator dalam proses mediasi. Peran Arbriter di sini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.   Persamaan dan Perbedaan antara Mediasi dan Arbitrase

PERSAMAAN

  1. Keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan;
  2. Keduanya sama-sama menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral yang menengahi;
  3. Keduanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah / sengketa.

PERBEDAAN

  1. Pada mediasi, pihak ketiga adalah Mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah Arbriter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan.
  2. Pada mediasi hasil bersifat Win-Win Solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat Win-Lose Judgement;
  3. Pada mediasi, saran Mediator bersifat tidak mengikat, sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase, bersifat mengikat karena Arbriter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

  Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan MA 1/2016 [2] Pasal 4 ayat (2) UU 30/1999 [3] Pasal 1 angka 7 UU 30/1999

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*