REFORMASI BIROKRASI BUTUH KEMAUAN POLITIK

REFORMASI BIROKRASI BUTUH KEMAUAN POLITIK

Visi Indonesia 2019-2024 sudah diucapkan presiden terpilih Joko Widodo dan didengar publik. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Begitu pentingnya masalah tersebut, sampai Jokowi mengatakannya berulang kali: Kita harus berubah! Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah!

Jokowi menekankan pentingnya reformasi birokrasi, reformasi struktural, agar lembaga semakin sederhana, simpel, lincah. Tak hanya pada tataran kelembagaan, pola pikir, sikap, dan mental birokrat harus ikut berubah. Kalau tidak, dia akan pangkas, copot pejabatnya. Ngerii !

Di akhir poin tentang reformasi birokrasi, Jokowi mengajak para menteri yang nanti duduk di kabinetnya dan para birokrat untuk membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Sungguh visi yang sangat berani dan memenuhi keinginan rakyat. Dikatakan berani karena Jokowi harus bersikap tegas menempatkan menteri dan para birokrat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan bagi-bagi kekuasaan, kelompok, dan kedekatan.

Tidak mudah melakukan reformasi birokrasi, karena sejarah pembentukannya dan budaya yang terbangun di dalamnya selama beberapa dekade jauh dari ukuran profesional dan etis. Pada masa penjajahan, dipisahkan antara birokrat Belanda dan pribumi. Birokrat Belanda mempunyai wewenang untuk memberikan pengarahan dan pengawasan, sementara birokrat pribumi memiliki wewenang sebatas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Birokrat Belanda diangkat berdasarkan kualifikasi yang dimiliki, misalnya, untuk posisi manajerial syaratnya harus sarjana atau diploma, memiliki pengetahuan sejarah, geografi, etnologi Jawa atau Melayu. Sementara itu, rekrutmen birokrat pribumi berdasarkan garis keturunan–raja, raden, kaum ningrat– agar dapat digunakan pengaruhnya dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Indonesia mendapatkan warisan tradisi rekrutmen birokrat pribumi seperti itu dari pemerintahan kolonial Belanda. Tidak ada struktur administrasi publik yang tertata dengan baik. Pribumi tidak diajarkan mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam satu posisi birokrasi yang strategis. Ukuran kinerjanya hanya loyalitas.

Setelah merdeka, rekrutmen birokrat silih berganti polanya. Pada masa kemerdekaan, posisi penting diisi oleh mereka yang berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat itu rasa nasionalisme begitu tinggi, disamping kurangnya jumlah birokrat sepeninggalan Belanda.

Pada periode 1950-an Indonesia sempat mengalami pemusatan kekuasaan. Yudikatif dan legislatif berada dalam pengaruh eksekutif di era demokrasi terpimpin. Akibatnya, birokrasi dijadikan alat kekuasaan. Dalam kondisi partai politik lemah dan tidak ada kontrol sosial, korupsi merajalela di berbagai lapisan birokrasi.

Pemusatan kekuasaan pada eksekutif berlanjut pada masa Orde Baru. Bahkan lebih dalam lagi dengan melibatkan militer dalam posisi penting birokrasi mulai dari inspektur jenderal, gubernur, bupati, hingga kepala desa. Jadilah Orde Baru membangun kekuasaannya melalui tiga pilar, yakni militer (Angkatan Bersenjata RI/ABRI), birokrasi, dan Golongan Karya, atau lebih dikenal dengan sebutan ABG.

Indonesia mendapatkan momentum untuk mereformasi birokrasi setelah kerusuhan Mei 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto. Salah satu tuntutan rakyat ketika itu adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini menjadi sikap resmi MPR yang ditetapkan dalam TAP MPR Oktober 1999.

MPR menetapkan keharusan aparatur negara memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien, produktif, transparan, dan bersih dari KKN. Amanat Lembaga Tertinggi Negara ini diimplementasikan dalam sejumlah undang-undang, antara lain UU tentang pemerintahan yang bersih dari KKN, UU tentang pidana korupsi yang secara berangsur-angsur mereformasi birokrasi.

Namun TAP MPR dan UU saja tidak cukup menjadi bekal bagi Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi, apalagi kalau melihat sejarah panjang bagaimana birokrasi dijadikan alat kekuasaan. Jokowi mempunyai kesempatan pada periode kedua untuk mewujudkan visinya membangun birokrasi yang profesional, efisien, netral, transparan, dan akuntabel.

Jokowi perlu melakukan pembenahan terhadap kelemahan sistem birokrasi Indonesia menyangkut rekrutmen, pelatihan, pendidikan, deskripsi pekerjaan, dan remunerasi agar tidak dimanfaatkan banyak pihak untuk mengambil keuntungan dan menjadi sumber korupsi.

Di samping itu Jokowi harus menunjukkan political will yang kuat dalam mereformasi birokrasi dengan mengatakan tidak kepada partai, sukarelawan, keluarga, kerabat, dan teman dekat yang meminta jabatan tertentu, namun sebenarnya tidak kompeten.

Ini tercermin melalui upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud di Medan, Kamis (1/8/2019) dengan mengumpulkan 35 orang siswa dan 35 orang guru yang tergabung dalam komunitas “Saya Anak Anti Korupsi” (SAAK) dan “Saya Guru Anti Korupsi” (SGAK) dari perwakilan sekolah di Medan untuk dilatih menjadi agen anti korupsi di lingkungan masing-masing.

Sebagai tanda ikut dalam pembentukan agen itu, pihak penyelenggara memberikan syal sebagai symbol kesediaan turut serta mencegah korupsi.

Kegiatan tersebut, selain melibatkan sekolah juga didukung oleh Badan Pengembangan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-Dikmas) provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Leave a Comment